Varia Nusantara

Kumpulan Berita dan diary pribadi

Gugatan Koin untuk Presiden Dimentahkan

Sumber : Rakyat Merdeka Online, Sabtu, 05 Februari 2011, 21:17:00 WIB

RMOL.Keinginan Istana menggugat pihak-pihak yang menggelar kampanye penggalangan koin untuk Presiden SBY sungguh memprihatinkan. Sepintas terlihat seperti kerinduan akan praktik penegakan hukum model Orde Baru. Namun yang jelas keinginan itu tidak memiliki landasan hukum.

“Pihak yang akan mempidanankan penggalangan koin untuk Presiden SBY terkesan terjangkit amnesia sejarah, karena mengabaikan fakta bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP tentang penghinaan terhadap presiden telah dihapus Mahkamah Konstitusi akhir 2006 lalu,” demikian Jurubicara Serikat Pengacara Rakyat, Habiburokhman dalam rilis yang diterima Rakyat Merdeka Online.

Argumentasi yang mengatakan, bahwa aktivitas penggalangan koin tersebut merupakan tindakan yang menghina simbol negara pun merupakan argumentasi yang tidak memiliki dasar hukum. Sebab dalam KUHP ataupun dalam UU 24/2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara sama sekali tidak ada bagian yang mengatakan bahwa presiden termasuk simbol negara.

Selain itu, penggalangan koin untuk Presiden SBY tidak dapat dijerat dengan pasal-pasal penghinaan ”biasa” yang diatur dalam Pasal 310 sampai 321 KUHP. Sebab apa yang dilakukan oleh para aktivis tersebut sangat jelas konteksnya, yaitu mengritik kinerja SBY selaku penanggung jawab tertinggi jalannya pemerintahan. Dan di dalam praktik negara demokrati, kritik adalah hal yang biasa. [guh]

PKS: Wajar Kalau Rakyat Diajak Bergerak

Sumber ; Rakyat Merdeka Online, Sabtu, 05 Februari 2011 , 10:26:00 WIB

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera lagi-lagi mengeluarkan pernyataan seputar politik penyanderaan. Bahkan menduga kuat, ada keterkaitan antara pengenyampingan kasus hukum dua pimpinan KPK yang didukung Presiden SBY dengan penanganan Centurygate.

“Deponering itu menyandera pimpinan KPK. Ada tawar menawar sehingga membuat KPK tak berdaya usut kasus Century. Padahal, rekomendasi dan catatan DPR soal kasus Century sudah terang benderang,” kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (5/2).

Transaksi seperti itu mengakibatkan KPK tersandera dan melemahkan rekomendasi DPR mengenai skandal dana talangan Bank Century. Hal itu pula yang membuat KPK begitu berat menangkap terduga penyuap dalam kasus traveller’s cheque atau Mirandagate.

“Kekuasaan legislatif disandera, yudikatif disandera, dan eksekutif disandera hanya rakyat yang bisa membuka belenggu ini. Makanya kalau ada seruan rakyat bergerak, itu wajar. Mudah-mudahan tidak seperti di  Mesir, karena sudah 13 tahun kita reformasi,” jelasnya.

Akhir tahun lalu keprihatinan tentang praktik politik sandera inidisampaikan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq. Pernyataan Lutfi menanggapi kecurigaan masyarakat, bahwa kasus-kasus hukum saat ini tengah diarahkan untuk menyudutkan tokoh parpol tertentu dan akan terus dimainkan untuk membungkam lawan politik.[ald]

3 responses to “Gugatan Koin untuk Presiden Dimentahkan

  1. nobody 16 Februari 2011 pukul 1:07 PM

    Kekuatan FreeMason Yahudi bermain di balik masalah Bank Century dll.?
    Semua orang sepertinya berusaha untuk saling menutupi agar kedok anggota mafia FreeMason utamanya tidak sampai terbongkar.
    Jika memang benar demikian, maka tidak akan ada yang bisa menangkap dan mengadili Gembong tersebut -di dunia ini- selain Mahkamah Khilafah!
    Mari Bersatu, tegakkan Khilafah!
    Mari hancurkan Sistem Jahiliyah dan terapkan Sistem Islam, mulai dari keluarga kita sendiri!

  2. Mercy Sihotang 4 Mei 2011 pukul 3:11 PM

    Ini penting dibaca, jangan dihapus. Judulnya: Kemana kau. ‘Pulang marilah mereka pulang mereka pulang selama-lamanya, kirim mereka terus dikirim mereka dikirim lagi dan lagi’. Masalah tenaga kerja (TK) Indonesia adalah murni ketidak-tegasan pemerintahan SBY yang tidak bersedia membubarkan PJTKI. PJTKI adalah hasil kongkalikong baik legal maupun ilegal dan sengaja dipelihara pemerintah melalui UU dan peraturan yang tidak sehat. Padahal dalam setiap peringatan hari buruh, SBY sudah sering kali didesak Serikat-serikat dan pederasi pekerja agar membubarkan PJTKI. Indonesia harusnya meniru Pilipina. SBY lamah bicara kesana-kemari, bicara bangga dengan banyaknya pengguna twitter. bicara ngalor-ngidul. Bah apa pula ini. Pilipina adalah pengekspor tenaga kerja terbesar Asia Tenggara, dan tidak membolehkan adanya PJTK. Filipina melakukan pendaftaran langsung dan professional melalui Depnaker-nya, termasuk dalam pelatihan para pekerja yang akan dikirim ke luar negeri. Oleh karena itu di Pilipina tidak ada percaloan. Pergilah kau ke Pilipina.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s